Belum selesai kasus warga Urut Sewu dan TNI, kini muncul konflik baru Pasir Besi

Kebumen Ekspres Purworejo Ekspres-Belum selesai kasus sengketa tanah antara warga Urut Sewu dan TNI, kini muncul konflik baru terkait rencana penambangan pasir besi Urut Sewu. Konflik tersebut ditengarai perilaku sekolompok orang pro penambangan pasir besi yang melakukan intimidasi terhadap warga.Kelompok tersebut memaksakan diri untuk memulai penambangan pasir besi di lahan petani Urut Sewu seperti di Desa Kaibon, Ambal dan Mirit. Padahal area tersebut di luar wilayah penambangan pasir besi PT MNC yang telah mengantongi ijin penambangan. Bagaimana pendapat fbers?
10 Februari pukul 6:11
    • Achmad Marzoeki-kang Juki-satu Jangan hadapi kesalahan orang lan dengan tindakan yang salah. Bisa-bisa dari semula korban malah beralih status jadi pesakitan. Hadapi sesuatu sesuai peraturan, walau semakin banyak orang yang berani melanggarnya.
    • Pitra Suwita Semoga bukan sebuah pengalihan kasus yg blm beres,perlu hati2 dng pihak2 yg berprilaku premanisme. Semoga tidak terpancing dng tindakan Kekerasan antar rakyat. Rukun agawe santoso.
    • Regina Rahman klo wong cilik tibane kur tertindas,jgn byk melawan tr teraniaya akhirnya.ngalah bkn berarti klh.cari jln yg trbaik.diam sambil berpikir moga ada jln yg sama menguntungkan.
    • Ahmad Samsul Hadi Dalam beberapa hari terakhir ini, isu mengenai pertambangan pasir besi di Kebumen selatan kembali senter dibicarakan baik ditingkat masyarakat, maupun ditingkat pegambil kebijakan publik. Pro dan kontra terkait adanya pertambangan tersebut, terihat jelas dimasyarakat sekitar area.
      Faktor ekonomi merupakan pertimbangan yang paling atas diantara pertimbangan yang lain, atas terbelahnya pendapat masyarakat tersebut. Pihak yang menerima menyatakan bahwa, dengan adanya pertambangan pasir besi telah membuka lapangan pekerjaan baru bagi mereka, sedangkan pihak yang menolak memiliki alasan mulai dari lingkungan hidup dan ancaman atas pekerjaan mereka.
      Perlua adanya catatan kritis
      Catatan kritis pertama dari pertambangan pasir besi di Kebumen selatan ini, hanya akan menguntungkan pemilik modal pertambangan semata. Sementara di Kebumen selatan hanya akan menyisakan kerusakan alam (pantai) sebagaimana terjadi Blitar selatan.
      Kedua, Kalau memang pasir besi menghasilkan Pendapat Asli Daerah bagi kabupaten Kebumen hendaknya hal tersebut diumumkan kepada masyarakat, karena pada hakekatnya dokumen APBD merupakan dokumen public. Dengan begitu masyarakat akan menilai sendiri keuntungan yang diperoleh pemerintah melalui PAD pasir besi dengan kerusakan alam yang diakibatkan.
      Ketiga, Apakah benar yang dtambang tersebut hanya pasir besi. Jawa bagian selatan merupakan penghasil Titanium terbesar didunia setelah Meksiko. Sehingga sangat mungkin, yang sebenarnya ditambang adalah Titanium (sebagaimana alasan kawan-kawan di Kulonprogo), sementara Titanium tidak dijadikan bahan tambang, hanya dijadikan limbah semata.
      Padahal Titanium dipasaran dunia mempunyai harga yang lebih mahal daripada emas. Ini akan mengulang kasus pertambangan PT. Freefoot Mc. Moran di Tembagapura, yang dalam izin pertambangannya tembaga, namun ternyata juga menghasilkan emas, sedangkan emas hanya dihitung limbah sehingga tidak dikenai pajak oleh Negara.
      Keempat, bahwa amanat konstitusi pasal 33 menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air udara (sumber-sumber agraria) dan digunakan sebesar – besarnya untuk kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Apakah pertambangan pasir besi tersebut sudah sesuai dengan konstitusi? Atau hanya untuk kemakmuran pemilik modal semata?
      Pertanyaan – pertanyaan kritis tersebut harus diajukan kepada pemerintah terutama pemerintah daerah, sehingga pemerintah akan menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan di Kabupaten Kebumen, tidak sekedar menjadi penonton pembangunan, yang tiba – tiba kaget, wilayahnya ditambang orang lain, tanpa sosialisasi terlebih dahulu.
    • Bahrun Ali Murtopo Pancen Jenengan wong cilik makan mpuk nang wong gede,Efek propaganda kapitalis dan kebijakan preman politis akhir2 ini menyebabkan konflik horisontal pada masyarakat yang membuat masyarakat kecil menjadi korban dan merugi. Janji2 keadilan yg dikampanyekan oleh para calon....? dulu. wong cilik namun berbanding berbalik dengan implementasinya seketika sudah menjabat. Krisis keadilan, krisis kejujuran dan krisis moral para pelaku politik menyebabkan menurunnya kepercyaan publik. Rakyat sudah bosan dg kata janji2 busuk dan mulut saja. Belajarlah dari kasus urut sewu, bima, kulon progro Dll. masyrakat semakin di tindas akan semaikin cerdas dan kuat, Rayat bersatu tak bisa di kalahkan. perubahan dan kemenangan ada di diri sendiri hanya satu kata lawan ketidak adilan dan penindasan. Buktikan janji-jani waktu mau jadi pejabat di sini saatnya menjawab untuk rakyatmu. wakil rayat apa wakil investor sebenarnya sih peminpin kita.
    • Ahmad Zaman Siapapun, dengan dalih apapun ketika itu hanya membuat ketidak adilan yang menyengsarakan masyarakat banyak,,, maka harus kita lawan,,,
    • Che Al-hasan terlepas siapapun yang melakukan intimidasi dan kekerasan itu jelas salah namun, dalam konteks ini perlu lebih didalami persoalanya karna akan banyak pihak yang mengambil keuntungan(mengail diair keruh) jk langkah ataupun solusi yang diambil tidak secara menyeluruh.
    • Achmad Marzoeki-kang Juki-satu Salah langkah sedikit saja, seorang mediator bisa terjerumus menjadi provokator. Karena itu terkait penambangan pasir besi di Kebumen, hemat saya tak akan jadi polemik berkepanjangan bila langkah-langkah proseduralnya sudah di tempuh. Sekarang sudah era informasi, semua aktivitas yang bisa berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat harus bisa dijelaskan dan diterima masyarakat. Tak ada toleransi untuk pelanggaran prosedur tersebut.

0 komentar:

Posting Komentar